Rabu, 08 Februari 2012


Maluku peringkat 4 propinsi terkorup, HMI demo pemerintah daerah

Puluhan orang dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Maluku melakukan aksi demo di kantor Gubernur Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku. Dalam aksinya mereka menuntut pertanggung jawaban pemerintah  daerah dengan penetapan Maluku sebagai propinsi terkorup urutan 4 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Menurut para orator pendemo, penetapan Maluku sebagai propinsi terkorup nomor 4 merupakan prestasi buruk yang mencoreng nama Maluku.

Pendemo menuntut Kejaksaan Tinggi Maluku segera mengusut berbagai kasus korupsi yang melibatkan para pejabat di Maluku diantaranya, Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, bekas Ketua DPRD Maluku, Richard Louhanapessy dan anggota DPRD Maluku, Sudarmo.

HMI menyatakan naiknya peringkat terkorup Maluku menandakan ketidakmampuan aparat penegak hukum menyeret para koruptor ke meja hijau. HMI juga mensinyalir telah terjadi konspirasi hukum antara para penegak hukum dengan pelaku-pelaku korupsi di Maluku.

Sementara itu para pendemo juga membeberkan berbagai kasus korupsi yang melilit pemerintah propnsi Maluku diantara yang terjadi di Sekretariat daerah Maluku dan DPRD Maluku, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian serta keterlibatan Gubernur Maluku dalam berbagai kasus korupsi.

Aksi demo Mahasiswa dari HMI ini yang diakukan di Kejaksaan Tinggi Maluku dan kantor Gubernur Maluku tidak mendapat tanggapan dari pejabat Kejati maupun Kantor Gubernur. Bahkan mahasiswa sempat bersitegang dengan aparat keamanan dan pendemo juga mencoba melakukan aksi blokir jalan namun dihalangi petugas.

Seperti diketahui propinsi Maluku ditetapkan sebagai propinsi terkorup nomor 4 dari 33 propinsi pada tahun 2011 dengan 29 kasus dan kerugian negara mencapai Rp.30,4 Milyar. Urutan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang menempati urutan ke-7 dari 33 propinsi pada tahun 2009.DMS