Sabtu, 14 Januari 2012


200 Milyar APBD Maluku 2011 mengendap di rekening SKPD

Sekitar 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Maluku 2011 atau sekitar Rp.200 Milyar masih mengendap di rekening pemerintah daerah Maluku. Ketua komisi B DPRD Maluku, Melkias Frans mengatakan dana yang seharusnya dicairkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sengaja didepositokan pada Bank dalam waktu yang cukup lama. Menurut Fran hal tersebut terungkap saat Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu menyampaikan laporan pertanggung jawaban APBD Maluku tahun 2011.

Fran mengatakan dana Rp.200 milyar tidak direalisasikan oleh sejumlah SKPD Setda provinsi Maluku bagi masyarakat. Hal ini menunjukan kinerja buruk dari pimpinan SKPD yang tidak mampu merealisasikan anggaran pembangunan bagi masyarakat Maluku sementara tingkat kemiskinan masyarakat masih tinggi. Seharusnya yang dikejar adalah percepatan pengurangan kemiskinan masyarakat bukan sebaliknya memperlambat proses penuntasan kemiskinan.

Ketua komisi B DPRD Maluku Melkias Frans mengatakan saat ini telah dilakukan penyerahan APBD provinsi Maluku 2012 dari Gubernur Maluku ke seluruh SKPD Maluku, maka langkah yang harus dilakukan oleh pimpinan SKPD Setda Maluku yaitu segera merealisasi bagi masyarakat, langkah ini untuk mempercepat proses pembangunan masyarakat Maluku salah satunya yaitu mengurangi angka kemiskinan melalu program pemberdayaan masyarakat.

Secara kelembagaan DPRD Maluku akan meminta Gubernur Maluku menjelaskan SKPD-SKPD yang tidak berhasil merealisasikan anggarannya bagi masyarakat Maluku. DPRD akan meminta pertanggung jawaban pimpinan SKPD terkait dan mengusulkan ke Gubernur Maluku untuk dipertimbangkan kinerja pimpinan SKPD tersebut. (DMS FM)