Rabu, 18 Januari 2012


Puluhan orang dari Sekber aksi demo di DPRD Maluku

Puluhan orang yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Maluku, KOMNAS HAM RI Perwakilan Maluku, Sekber Pencinta Alam Maluku, Yayasan Baleo,Humanum, OELC IAIN Ambon, Lembaga Antar Iman, ITDM, Darmapala, Antegpala, Mahipala, Mastiapala, GEMMPA, Patra, Sinpati, KPA Leastari, FPPI 
PK Ambon, Kapata, Paunusa dan Elang Rimba Maluku melakukan aksi demo di Gedung DPRD Provinsi Maluku.

Yanes Balubun koordinator pendemo kepada DPRD Maluku menyampaikan sejumlah tuntutan utama mereka antara lain mendesak pemerintah pusat yaitu DPR RI dan Eksekutif untuk menetapkan Undang-Undang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat yang saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional tahun 2012. Mendesak pemerintah pusat untuk segera merevisi berbagai kebijakan nasional yang tidak memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat yang termuat dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Konservasi SDA dan lainnya. Mendesak Mabes Polri untuk segera mengusust tuntas kasus-kasus kekerasan yang terjadi terhadap masyarakat adat dalam mempertahankan hak-hak atas sumber daya alam yang mereka miliki.

Selain mengajukan tuntutan ke pemerintah pusat, pendemo juga mengajukan tuntutan mereka ke pemerintah daerah diantaranya mendesak pemerintah kabupaten/kota dan provinsi Maluku mencabut dan menghentikan seluruh jenis ijin pengelolaan hutan di kepulauan Maluku dengan mempertimbangkan kondisi Maluku sebagai daerah gugusan pulau-pulau. Menghentikan perluasan perkebunan sawit dan sejenisnya dan menghentikan pemberian ijin perkebunan di dalam wilayah masyarakat adat. Mendesak pemerintah daerah Maluku segera menghentikan konflik-konflik sengketa tanah adat antara masyarakat adat dengan TNI.

Tuntutan pendemo diterima oleh Wakil Ketua DPRD provinsi Maluku, Lucky Watimury bersama sejumlah anggota DPRD Maluku. Watimury berjanji akan melanjutkan tuntutan pendemo ke pemerintah pusat sementara tuntutan khusus bagi pemerintah daerah Maluku, DPRD Maluku akan mengundang Gubernur Maluku untuk membahas hal tersebut.(DMS FM)