Jumat, 20 Januari 2012


Ratusan pengungsi 1999 desak Gubernur realisasi hak mereka

Ratusan kepala keluarga pengungsi Maluku tahun 1999 melakukan aksi demo di kantor Gubernur Maluku. Piet Patiwalapia, ketua koalisi pengungsi Maluku tahun 1999 mengatakan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu tidak komitmen menuntaskan masalah pengungsi Maluku tahun 1999 khususnya bagi kurang lebih 3.000 KK sisa pengungsi Maluku 1999 yang belum mendapatkan hak-haknya dari pemerintah. Kurang lebih 3.000 KK pengungsi tersebut tersebar di 11 kabupaten/kota di provinsi Maluku.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh koalisi pengungsi Maluku, dana pengungsi Maluku untuk 13.000 KK telah dicairkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2007-2008 lalu, namun anggaran tersebut tidak direalisasikan seluruhnya ke pengungsi. Dana sisa sekitar Rp.13 Milyar diendapkan di kas daerah Maluku, padahal dana tersebut seharusnya dibagikan ke kurang lebih 3000 KK pengungsi Maluku yang belum mendapatkan hak-haknya.

Ratusan KK pengungsi Maluku ini mendesak Gubernur Maluku segera realisasi hak-hak mereka. Mereka mengancam jika Gubernur Maluku tidak merealisasikan hak-hak mereka, maka para pengungsi akan melakukan aksi demo kembali dengan menduduki kantor Gubernur Maluku. Mereka juga mengancam akan melakukan aksi demo pada saat pelaksanaan MTQ tingkat nasional yang ke-24 di kota Ambon pada Juni nanti. Aksi pendemo tersebut diterima oleh Ibrahim Uluputty, Kakesbangpol dan Linmas Setda Maluku. Menurut Uluputy, tuntutan pengungsi akan dilaporkan ke Gubernur Maluku.(DMS FM)