Rabu, 16 November 2011


PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DIMINTA BENTUK TIM KHUSUS BLOK MASELA

Pemerintah provinsi Maluku terus memperjuangkan bagi hasil 10% dari pertambangan Blok Marsela , hal ini terungkap dalam dialog akhir pecan yang di gelar oleh GP Anshor Ambon & Change Community di Kota Ambon yang juga diikuti berbagai element Masyarakat Toko pemuda dan Jurnalis Maluku.

Dialog Yang menghadirkan pembicara diantaranya Ketua Komisi B DPRD Maluku Melkias Frans, mengatakan selama ini komisi B DPRD Maluku baru sekali melakukan kunjungan kerja ke Jakarta guna bertemu Menteri ESDM terkait membahas bagi hasil 10 persen Blok Marsela namun dalam kunjungan komisi B tidak dapat bertemu dengan Menteri ESDM, sehingga kejelasan proses bagi hasil masih belum diketahui secara pasti oleh DPRD Maluku.

Sementara itu Pengamat Politik Universitas Indonesia Abdul Gafur Sangadji, mengatakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Maluku adalah membentuk Tim Kusus yang melibatkan berbagai unsure diantaranya Pakar Hukum, Pakar Energi, selain ada juga tim Kusus yang dapat melakukan lobi-lobi politik yang melibatkan 4 wakil Anggota DPD asal Maluku di pusat, empat perwakilan DPR RI di Pusat dan juga DPRD Provinsi Maluku untuk memperjuangkan harapan  seluruh Masyarakat  Maluku ke Pemerintah pusat yaitu 10% bagi Hasil untuk Daerah Maluku dari hasil pertambangan Blok Marsela yang beroperasi di daerah laut Maluku.( DMS)